Broker Kripto di Indonesia, 2026

Untuk wajib pajak orang pribadi residen Indonesia, keuntungan dari penjualan saham di BEI dikenakan PPh Final 0,1 % atas nilai transaksi (bukan keuntungan), dipotong oleh broker pada saat transaksi — tidak ada pelaporan tambahan untuk transaksi saham domestik. Dividen saham dalam negeri yang diinvestasikan kembali di Indonesia dapat dibebaskan PPh sesuai PP 9/2021. Untuk forex dan CFD melalui broker offshore, keuntungan dilaporkan sebagai penghasilan lain dalam SPT Tahunan PPh OP (formulir 1770), dengan tarif progresif 5 % hingga 35 % berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak (lapisan tertinggi 35 % berlaku sejak 2022 untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun). Kripto sejak 2022 dikenakan PPN final 0,11 % atas nilai transaksi pembelian dan PPh final 0,1 % atas nilai transaksi penjualan untuk pertukaran terdaftar BAPPEBTI. SPT Tahunan harus disampaikan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya melalui DJP Online (e-Filing) untuk wajib pajak orang pribadi.

BAPPEBTI menerapkan persyaratan modal minimum dan margin tertentu untuk broker forex lokal — leverage maksimum di broker BAPPEBTI biasanya berkisar 1:100 hingga 1:200 untuk pasangan mata uang utama, lebih konservatif daripada offshore tetapi lebih tinggi daripada batas ESMA. Trader yang menggunakan broker offshore tunduk pada syarat-syarat broker masing-masing (sering 1:500 hingga 1:1000). BAPPEBTI dan OJK secara berkala mempublikasikan daftar entitas tidak berizin dan dapat meminta pemblokiran situs oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), namun penegakan tidak seketat di Italia atau Turki. Setelah 2022, akses ke transfer SWIFT internasional tetap normal — Indonesia tidak ikut menerapkan sanksi Barat. Untuk penarikan keuntungan dalam jumlah besar dari rekening luar negeri, ketentuan Lalu Lintas Devisa Bank Indonesia mengharuskan pelaporan jika di atas USD 10.000 per transaksi. USDT melalui P2P di pertukaran terdaftar BAPPEBTI (Indodax, Tokocrypto, Pintu) sangat populer untuk pendanaan broker offshore.